MUNA-TAJAM.Co, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna terus melakukan upaya kongrit dalam pengendalian inflasi daerah dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sesuai PMK Nomor 134 Tahun 2022 tentang belanja wajib dalam penanggulangan dampak inflasi daerah, Pemkab Muna kembali merealisasikan belanja wajib perlindungan sosial dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) terhadap masyarakat nelayan, ojek dan juga para pelaku UMKM.
Penyerahan bansos bahan pangan berupa beras, minyak dan telur termasuk mie instan itu secara simbolis diberikan Bupati Muna, LM Rusman Emba yang berlangsung di Arena Dayung, SOR La Ode Pandu, Rabu (28/12).
Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos), La Ode Muamar Khadafi menerangkan, Pemkab Muna mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 785 juta bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Dengan rincian Rp. 450 juta diperuntukan bagi 3000 nelayan, Rp. 300 juta untuk ojek dan Rp. 35,1 juta diperuntukan bagi 117 pelaku UMKM.
“Bantuannya dalam bentuk bahan pangan tapi jika dikonvresikan ke rupiah nilainya Rp. 150 ribu untuk nelayan, Rp. 200 ribu ojek dan Rp. 300 ribu pelaku UMKM yang diterima untuk satu bulan,” terang Muamar.
Terpisah, Bupati Muna, LM Rusman Emba mengatakan inflasi daerah tidak hanya terjadi di Muna melainkan melanda seluruh daerah di Indonesia.
Berbagai program perlindungan sosial telah dilakukan pemerintah sebagai upaya kongrit dalam penanggulangan inflasi sekaligus bentuk perhatian terhadap masyarakat terdampak.
“Sebagai pemerintah kami harus hadir ditengah masyarakat dalam kondisi apapun juga untuk menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi, itulah peran kami,” ujar mantan Senator DPD RI itu.
Olehnya orang nomor satu di Bumi Sowite itu berharap agar program bansos dapat berkelanjutan meski dengan nilai tidak begitu besar namun dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak.
“Kita terus memperhatikan masyarakat untuk itu sekali lagi meski nilainya tidak begitu besar tapi semoga dapat bermanfaat,” tutupnya.
Laporan: Arto Rasyid
