KENDARI-TAJAM.Co, Kepala Lurah Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, BS (inisial), diduga mengacaukan peta wilayah Kelurahan Kambu yang berpotensi hilangkan hak warga.
Hal ini diungkapkan Abdul Rajab Sabarudin SH, pengacara salah satu warga, Halima yang tengah bersengketa dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terkait pembebasan lahan pembangunan Inner Ring Road Kendari pada ruas jalan ZA Sugianto – HEA Mokodompit.
Rajab menjelaskan, kliennya telah mengajukan gugatan terhadap Pemkot Kendari di Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Karena sulit untuk menyajikan bukti-bukti atas dalilnya sehingga diduga muncul itikad buruk dari Pemkot Kendari untuk mengaburkan objek sengketa.
“Kami duga pemkot kendari membuat surat pernyataan sepihak melalui lurah kambu, yang menyatakan obyek sengketa beralamat di lorong belibis, sementara faktanya tanah sengketa berada di lorong sepakat,” ungkap Abdul Rajab kepada Redaksi TAJAM.Co, Minggu (20/8/2023).
Menurut Rajab, surat tersebut tidak hanya berupaya mengaburkan obyek sengketa dalam sidang, namun berefek pada hal lain. Seperti surat jual beli tanah dari Halima kepada pihak lain juga ikut menjadi batal demi hukum, karena dalam surat beralamat di Lorong Sepakat.
“Ini perbuatan kecil tapi sangat berbahaya, bisa menghilangkan hak warga mulai dari hak atas tanah, hingga hak kependudukan. Sebab, klien kami yang tanahnya lebih dari 4 hektar sebahagian sudah di jual kepada pihak lain. Bahkan sudah bersertipikat sebagian dan diketahui pula oleh lurah kambu sebelumnya,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Rajab, sebagian lagi sudah tinggal di tanah tersebut, dan beralamat KTP Lorong Sepakat, juga diberikan oleh Pemkot Kendari melalui Lurah Kambu saat itu.
“Kalau tiba-tiba alamat KTP warga dan surat-surat tanahnya berada di Lorong Belibis. Jelas keberadaan surat mereka menjadi tidak sah. Pada posisi seperti ini siapa yang tidak benar,” tanya Rajab.
Rajab mengku juga telah menyampaikan hal tersebut kepada warga sekitar, dan reaksi warga sangat kaget mendengar surat pernyataan dari Lurah Kambu.
“Rencananya, warga akan menggelar aksi demonstrasi, di Pemkot Kendari, dan DPRD Kota Kendari, untuk membicarakan hal ini. Sebab hal ini sangat berbahaya dan menyangkut hak warga,” ujarnya.
Tak sampai situ, Rajab juga berencana akan menempuh jalur hukum pidana atas surat diterbitkan Lurah Kambu yang baru menjabat pada Februari 2023 lalu.
“Menurut kami pembuatan surat lurah kambu ini telah merujuk pada pelanggaran pasal pidana yang ancaman pidananya hingga 7 tahun penjara,” tandasnya.
Laporan: Arto Rasyid
