Kades Napalakura Diserang Isu Lama Diduga Ulah Rivalitas Politiknya. Tudingan miring terkait pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 kembali mencuat. Segelentir pihak yang disinyalir sebagai rivalitas politik yang masih memiliki dendam politik terhadap Kepala Desa (Kades) Napalakura, Sunarti, kembali mengangkat isu lama tersebut untuk merusak reputasinya.
Baca Juga : Penyaluran BLT di Desa Napalakura Sempat Terganggu Oleh Aksi Tak Perpuji Oknum Guru ASN
Kades Napalakura Diserang Isu Lama Diduga Ulah Rivalitas Politiknya: Masih Jabat Pj Kades
Sunarti, yang akrab disapa Bu Puput ini, dikenal berhasil membawa inovasi dalam pengolahan ikan bandeng di desanya hingga mampu menembus pasar nasional. Namun, pencapaiannya tersebut tak luput dari serangan isu miring. Ia dituduh mencatut 47 nama dari total 91 penerima BLT-DD saat masih menjabat sebagai penjabat (Pj) Kades pada tahun 2022.
Klarifikasi BLT-DD Tahun 2022
Menanggapi tuduhan tersebut, Bu Puput dengan tenang memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi, penerima BLT-DD harus mencapai 40 persen yang mencakup kategori miskin dan rentan miskin di desa. Namun, pada saat itu, jumlah warga yang memenuhi kriteria tidak cukup untuk memenuhi kuota yang ditetapkan.
Guna menghindari pengembalian anggaran ke pusat, pemerintah desa bersama elemen masyarakat mengadakan Musyawarah Desa Khusus (MDK). Musyawarah ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perangkat desa, kader, lembaga desa, perwakilan masyarakat, serta pendamping desa. Dari hasil musyawarah tersebut, disepakati untuk untuk memenuhi kuota 40 persen atau 91 penerima manfaat, maka memasukan 47 nama warga yang sebelumnya tidak memenuhi syarat (TMS) agar kuota tetap tercapai.
“Sebenarnya banyak warga yang layak menerima, tetapi mereka sudah mendapatkan bantuan dari program lain. Agar anggaran tidak dikembalikan ke pusat, kami berinisiatif melalui MDK untuk mencari solusi terbaik,” ujar Bu Puput, Rabu, 2 April 2025.
Dialihkan ke Pembangunan Skala Prioritas Desa
Lebih lanjut, Bu Puput menegaskan bahwa dari hasil MDK juga menyepakati bahwa meskipun 47 warga TMS didaftarkan dalam data penerima BLT-DD, mereka tidak akan menerima bantuan tersebut. Dan dananya tetap tersimpan di kas desa dan nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan skala prioritas berdasarkan hasil musyawarah desa di tahun anggaran perubahan.
Baca Juga : Dugaan Penghasutan! Penyegelan Kantor Desa Napalakura Berujung Laporan Polisi
“Dana ini tidak langsung dibagikan, tetapi digunakan untuk kepentingan pembangunan desa yang akan disepakati nantinya. Sampai memasuki triwulan kedua, anggarannya masih tersimpan di rekening desa,” ungkapnya.
Namun, menjelang Pilkades, muncul kembali gejolak dari sebagian warga yang mempertanyakan dana tersebut. Masalah ini bahkan sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD. Pada akhirnya, DPRD merekomendasikan agar dana BLT-DD tetap disalurkan kepada 47 warga TMS, meskipun keputusan ini bertentangan dengan hasil MDK sebelumnya.
“Keputusan tersebut akhirnya dijalankan. Dana BLT-DD dibagikan kepada warga TMS selama triwulan pertama hingga ketiga, dengan total Rp2,7 juta per orang, sebelum saya mengundurkan diri sebagai Pj Kades untuk maju dalam Pilkades,” jelas Bu Puput.
Bu Puput juga membantah tudingan bahwa 47 warga tersebut namanya dicatut tanpa sepengetahuan mereka. Menurutnya, proses pendataan dilakukan secara terbuka saat MDK untuk memenuhi persyaratan regulasi.
“Menggunakan nama perangkat desa tidak diperbolehkan, jadi kami mendata warga TMS yang memang tahu bahwa namanya dicantumkan. Oleh karena itu, klaim bahwa mereka tidak tahu atau nama mereka dicatut adalah persepsi yang keliru,” tegasnya.
Laporan : Arto Rasyid
Editor : Gugus Suryaman
