MUBAR-TAJAM.CO, Keseriusan Pejabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Dr Bahri, dalam menekan laju inflasi daerah agar tetap pada posisi terkendali dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), menuai apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pasalnya, tidak hanya menjadikan Mubar sebagai kabupaten terbesar di Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi daerah yakni senilai Rp. 11,75 miliar atau 10 persen.
Mubar juga salah satu dari dua kabupaten di Sultra masuk dalam 91 pemerintah daerah (Pemda) se-Indonesia yang telah melaksanakan enam upaya kongkrit penanganan inflasi dengan pencapaian realisasi belanja wajib perlindungan sosial (perlinsos) 80 persen.
Hal itu disampaikan langsung oleh Inspektur Jendral (Irjen) Kemendagri, Tomsi Tohir dalam sambutannya melalui rapat kordinasi daerah (Rakorda) secara virtual pada, Senin (12/12).
Ia menghimbau bahwa kegiatan ini perlu jadi agenda rutin mingguan dan laporannya dilaksanakan tiap hari dan betul-betul mendapat perhatian dalam penyampaian laporan.
91 pemerintah daerah yang telah melaksanakan enam upaya kongkrit dalam penanganan Inflasi daerah atau mengalami kenaikan 24 pemerintah daerah dibanding minggu lalu yang hanya 67 pemerintah daerah.
Termasuk di Sultra baru dua kabupaten yang telah melaksanakan enam upaya kongkrit penanganan inflasi daerah yakni Pemkab Mubar dan Kolaka Utara (kolut), seperti dikutip Tajam.Co dari data laporan mingguan yang dilansir Kemendagri pertanggal 12 Desember 2022.
“Enam upaya kongkrit yang dilakukan pemda dalam menghadapi Inflasi antara lain yakni melaksanakan operasi pasar, melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD,” ujarnya.
Sambung Tomsi, langkah-langkah yang dapat diupayakan agar Inflasi menurun sesuai amanat Presiden pada G20, adalah antisipasi akhir tahun 2022 terlebih jelang Natal dan tahun baru (Nataru) akan terjadi kenaikan harga.
Olehnya, pemerintah pusat dan daerah agar memonitor angka-angka tiap daerah terutama bagi daerah rawan, serta membuat inovasi dan terobosan untuk berkolaborasi dalam penanganan inflasi.
Seperti memanfaatkan BTT dan Bansos secara optimal dengan pendampingan dari Kejaksaan, TNI, dan Polri. Kemudian manfaatkan aset-aset dalam mengantisipasi musim hujan yang dapat menghambat proses produksi dan distribusi.”
Terakhir para kepala daerah diharapkan dapat menganggarkan OPD untuk melaksanakan realisasi anggaran belanja daerah mengingat sudah akhir tahun,” tutupnya.
Terpisah Kabag Perekonomian dan SDA, Nurtin mengatakan, Pj Bupati Mubar tentunya mendukung enam upaya kongkrit yang disampaikan Irjen Kemendagri untuk penanganan inflasi daerah.
Hal itu dibuktikan dengan dalam kurun empat bulan terkahir atau sejak rapat koordinasi nasional (Rakornas) digelar pada Agustus lalu, Pemkab Mubar telah melakukan upaya dalam menekan laju inflasi daerah.
Diantaranya, rutin memonitoring harga pasar, melaksanakan sidak pasar, distributor, SPBU dan SPBN bersama Forkopimda dan tim pengendalian inflasi daerah (TPID), menggelar pasar murah disejumlah lokasi dengan memberikan subsidi 50 persen, gerakan menanam cabe oleh masyarakat.
Merealisasikan BTT dengan memberikan bantuan perlindungan sosial langsung kepada nelayan, petani, peternak, serta dukungan transportasi darat dan laut.
“Kami juga secara rutin gelar rapat TPID bersama Forkopimda, BPS, Bulog dan para OPD menindaklanjuti dari rapat via zoom dengan kemendagri,” jelas Nurtin.
Laporan: Arto Rasyid
