Kemendes PDTT Alihkan 20 Triliun Dana Desa Dukung Makan Bergizi Gratis. Dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggerakkan langkah strategis dengan mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun. Alokasi ini merupakan bagian dari total Rp71 triliun Dana Desa (DD) yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.
Baca Juga : Polandia Berikan Solusi Gizi Anak, Indonesia Sambut Tawaran Kerja Sama
Kemendes PDTT Alihkan 20 Triliun Dana Desa Dukung Makan Bergizi Gratis: Rincian Kebijakan dan Alokasi Dana
Langkah ambisius ini diharapkan dapat menjamin tersedianya pasokan bahan makanan pokok, seperti ikan, telur, ayam, dan beras, guna meningkatkan ketahanan pangan di desa-desa seluruh Indonesia. Kemendesa juga menyusun kebijakan tersebut sebagai upaya nyata dalam mengoptimalkan potensi Dana Desa (DD) untuk mendukung program kesehatan dan gizi masyarakat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT), Yandri Susanto, menyatakan bahwa dana yang dialokasikan akan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan di tingkat desa. Dengan dialog intensif yang dilakukan bersama Presiden, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan baku pangan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.
Lanjut Yandri, keputusan ini disampaikan usai dirinya menandatangani penandatanganan Permendes Nomor 2 Tahun 2024, yang menandai dimulainya implementasi kebijakan baru tersebut. “Kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui diversifikasi usaha pertanian dan peternakan,” terang Yandri.
Strategi Implementasi Program
Sementara itu, guna memastikan keberhasilan program ini, Kemendesa telah menyiapkan modul serta petunjuk teknis sebagai panduan bagi desa-desa yang akan mengimplementasikan kebijakan ini. Jika suatu desa memiliki potensi unggulan, misalnya dalam bidang peternakan ayam petelur, maka Dana Desa dapat dialokasikan untuk mengembangkan usaha tersebut. Hal serupa juga berlaku bagi desa yang memiliki potensi dalam produksi beras atau komoditas lain seperti buah melon.
“Implementasi strategi ini dilakukan dengan pendekatan terstruktur dan berbasis potensi lokal, sehingga masing-masing desa dapat mengembangkan usaha sesuai dengan kekhasan dan keunggulan sumber daya yang dimiliki,” ujarnya.
Peran BUMDes dan Pengembangan Desa Tematik
Selain penyediaan bahan baku pangan, Kemendesa juga mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyimpanan dan distribusi bahan makanan. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat rantai pasok, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan kurang akses terhadap distribusi logistik nasional. Konsep desa tematik pun menjadi salah satu inovasi dalam program ini. Desa-desa akan diklasifikasikan berdasarkan potensi unggulan, seperti Desa Padi, Desa Jagung, dan Desa Ikan Nila.
Baca Juga : Draf Perpres Tentang Media, Organisasi Pers Terbesar Sejalan dengan Google
“Dengan demikian, setiap wilayah memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan makanan bergizi. Pengembangan desa tematik ini juga diharapkan dapat membuka peluang kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga kesejahteraan masyarakat pedesaan semakin meningkat,” ungkapnya.
Harapan dan Implikasi bagi Ekonomi Desa
Menteri Yandri menyatakan bahwa alokasi dana Rp20 triliun untuk persiapan bahan baku MBG merupakan komitmen serius pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Selain meningkatkan gizi masyarakat, kebijakan ini juga bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pemanfaatan Dana Desa secara optimal. Dengan mengembangkan usaha-usaha produktif di bidang pertanian dan peternakan, desa-desa dapat menciptakan lapangan kerja serta menumbuhkan kemandirian ekonomi.
Menurutnya, kebijakan ini dinilai strategis karena selain mengatasi kekurangan pasokan pangan, juga memberikan dorongan bagi inovasi dan diversifikasi ekonomi di tingkat lokal. Pemerintah optimistis bahwa melalui pendekatan terintegrasi antara penyediaan bahan baku dan pengembangan usaha lokal, kualitas hidup masyarakat desa akan meningkat secara signifikan.
“Keterlibatan BUMDes sebagai agen distribusi juga diharapkan memperkuat infrastruktur ekonomi di wilayah pedesaan, sehingga dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” tutupnya.
Laporan: Arto Rasyid
Editor: Gugus Suryaman
