Pemkab Muna Barat Sosialisasikan Netralitas ASN Menjelang Pilkada 2024. Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), baru saja melaksanakan sosialisasi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024.
Baca Juga :
Sigap Pj Bupati Muna Barat Intruksikan Atasi Masalah Banjir di SMAN 2 Sawerigadi
Pemkab Muna Barat Sosialisasikan Netralitas ASN Menjelang Pilkada 2024: Penandatangan Pakta Integritas
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Gubernur Sultra Nomor: 200.2.1/6589 Tahun 2023 dan Surat Edaran Bupati Muna Barat Nomor 200.2.1/92/2023 tentang Netralitas ASN pada Pemilu 2024. Kegiatan yang diadakan di Aula Kantor Bupati Muna Barat, Desa Kampobalano, Kecamatan Sawerigadi, pada Senin, 10 Juni 2024. Selain sosialisasi, acara ini juga mencakup penandatanganan pakta integritas netralitas ASN di lingkup Pemkab Muna Barat.
Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh ASN menjelang pemilihan serentak. Ia menyatakan bahwa ASN harus menjadi teladan dalam memberikan pelayanan yang adil dan dapat dipercaya oleh semua lapisan masyarakat.
“Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja sangat penting demi keamanan dan kenyamanan bersama. Netralitas dalam pelaksanaan Pilkada adalah amanah yang harus dijaga sebagai wujud kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Muna Barat,” ujarnya.
ASN Dapat Menjalankan Tugas dengan Baik dan Tetap Netral Selama Proses Pilkada
La Ode Butolo menyebut dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, pemerintah berharap semua ASN dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan tetap netral dalam proses Pilkada serentak, sehingga tercipta suasana pemilu yang kondusif dan damai di Muna Barat.
Baca Juga :
Peringati Hari Lahir Pancasila Pemda Muna Barat Terima Program Internship Dokter Indonesia
Ia juga mengimbau agar seluruh ASN untuk memastikan bahwa Pilkada serentak berjalan aman, tertib, dan damai, serta terhindar dari konflik dan kegaduhan yang dapat mengganggu harmonisasi dalam masyarakat. “Hal ini sekaligus menegaskan kembali komitmen ASN terhadap integritas dan pelayanan publik,” jelasnya.
Diketahui, sosialisasi netralitas ASN ini dihadiri oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan kepala desa. Mereka ikut serta dalam kegiatan untuk menyerap dan menerapkan nilai-nilai netralitas yang diharapkan selama proses Pilkada berlangsung.
Laporan: Resiton Jamal
Editor: Arto Rasyid
