Pj Bupati Mubar Lakukan Tiga Strategis Pengentasan Kemiskinan Ditengah Inflasi Daerah
MUBAR-TAJAM.Co, Ditengah menekan laju inflasi daerah dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Pj. Bupati, Dr Bahri, lakukan tiga langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muna Barat (Mubar).
Dibuktikan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 11,75 miliar atau 10 persen dalam pengendalian inflasi daerah, dibanding kabupaten lain yang hanya 2 persen saja.
Hal itu tentunya sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 tentang perlindungan sosial (perlinsos) belanja wajib dalam penanggulangan bencana dampak inflasi daerah.
Ketiga langkah strategis pengentasan kemiskinan masyarakat itu yakni: Pertama adalah mengurangi pengeluaran masyarakat miskin. Diantaranya meliputi penyediaan kebutuhan pokok berupa bantuan sosial (bansos) dan juga bantuan langsung tunai (BLT).
Kedua, menaikan pendapatan masyarakat miskin. Dengan membuka lapangan pekerjaan seperti memberi bantuan kepada kelompok usaha bersama (kube), pemberdayaan kelembagaan potensi UMKM serta penyediaan sarpras pelatihan kerja.
Ketiga, mengurangi kantong kemiskinan. Mencakup memberi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Teranyar mengembangkan jaminan sosial adalah dengan memberikan jaminan keselamatan kerja dan juga jaminan kesehatan bagi 10.242 masyarakat kategori miskin.
Dengan ditandai penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pj Bupati Mubar bersama BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan beberapa waktu.
“Sekarang kami jaminkan keselamatan kerja dan juga kesehatan masyarakat. Kalau saat bekerja terkena musibah kecelakaan atau meninggal akan mendapatkan santunan begitu juga saat sakit, kerumah sakit berobat gratis,” ucap Dr Bahri saat ditemui sejumlah awak media, Sabtu (24/12).
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Kemendagri itu menambahkan, tiga langkah strategis pengentasan kemiskinan akan terus berlanjut ditahun 2023, diawali dengan memberikan bansos gratis jelang pembukaan Puasa Ramadhan dan juga pada hari raya Idul Fitri.
“Dianggarkan di APBD 2023. Jadi tidak lagi memberikan subsidi 50 persen melalui pasar murah tapi berupa bansos gratis khusus masyarakat miskin. Makanya saya minta para camat untuk benar mendata warga miskin jangan biar orang mampu ikut terima bantuan,” tutup Alumni STPDN 07 itu.
Laporan: Arto Rasyid
