PKH di Napalakura Dipolitisasi? Bupati Muna Luruskan Isu. Konflik internal warga yang terjadi di Desa Napalakura, menarik perhatian serius Bupati Muna, Drs. H. Bachrun, M.Si. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas insiden yang dinilai hanya dipicu oleh perbedaan pilihan politik, padahal desa ini dikenal sebagai salah satu desa unggulan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Baca Juga : Silaturahim Akbar Napalakura: Rekonsiliasi atau Motif Terselubung Rivalitas Politik Kepala Desa?
PKH di Napalakura Dipolitisasi? Bupati Muna Luruskan Isu: Konflik Internal Warga
Napalakura sendiri selama ini dijadikan sebagai desa percontohan dalam pengembangan inovasi pengolahan ikan bandeng, bahkan telah sukses menembus pasar nasional. Sayangnya, potensi besar ini dinilai terancam akibat konflik internal yang terjadi di tengah masyarakat.
Dalam acara Halal Bi Halal yang digelar di Desa Napalakura pada Sabtu, 5 April 2025, Bachrun menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik seharusnya tidak menjadi alasan untuk menciptakan perpecahan di tengah masyarakat. Ia menyayangkan sikap sebagian warga yang tidak senang dengan kepemimpinan kepala desa hanya karena pilihan politik yang berbeda.
“Kalau tidak siap menerima kekalahan, sebaiknya tidak mencalonkan diri atau tidak mendukung calon yang kalah. Dalam kompetesi berdemokrasi tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi kalau kalah lalu tidak terima dan memecah belah warga, itu tidak bisa dibenarkan,” ujar Bachrun di hadapan warga Napalakura.
Konflik Merusak Harmoni Desa
Ia juga mengingatkan bahwa menjalin persatuan jauh lebih baik untuk membangun desa, dibandingkan mempertahankan konflik yang merusak harmoni desa. Bupati yang dikenal bijak ini menyarankan agar ketidakpuasan disampaikan melalui jalur yang benar, bukan dengan menyebarkan kebencian. “Kita bersatu saja belum tentu bisa hasilkan yang terbaik, apalagi kalau justru saling bermusuhan,” tambahnya.
Terkait aspirasi dari segelintir warga yang inginkan Kepala Desa Napalakura diganti, Bachrun mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan menanggapi permintaan tersebut, jika semata-mata berdasarkan ketidaksukaan terhadap manusianya (pribadi). Sebab, dalam nilai-nilai Islam membenci seorang manusia yang tidak bersalah, sama halnya membenci seluruh manusia ciptaan Tuhan.
Kendati demikian, orang nomor satu di Bumi Sowite ini juga menegaskan, tidak akan segan mengambil tindakan jika ketidaksukaan terhadap kepala desa berdasarkan karakternya (sifat) yang terbukti melakukan perbuatan zolim seperti, Korupsi, Berzina, Mabuk miras, dan Judi di lingkungan masyarakat.
Baca Juga : Kades Napalakura Diserang Isu Lama Diduga Ulah Rivalitas Politiknya
“Kalau memang ada pelanggaran berat, saya tidak akan ragu untuk memberhentikannya. Tapi jangan hanya karena beda pilihan politik, lalu semua dianggap buruk,” ucapnya.
Klarifikasi Isu PKH
Sementara itu, terkait tudingan miring terhadap kepala desa Napalakura yang mencoret 17 nama dari daftar penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) secara sepihak, menurut Bachrun merupakan asumsi yang keliru. Ia menjelaskan, penghapusan nama dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah kewenangan Dinas Sosial (Dinsos) berdasarkan verifikasi kelayakan yang dilakukan secara berkala.
Ia juga menambahkan bahwa kepala desa hanya berperan dalam memberikan rekomendasi awal, sementara keputusan akhir berada di Dinsos. “Bisa saja dulu mereka memenuhi syarat, tapi setelah dicek ulang, ternyata sudah punya kendaraan atau pekerjaan tetap, sehingga tidak masuk lagi dalam kriteria penerima. Jadi bukan kepala desa yang semena-mena mencoret nama mereka,” terangnya.
Bupati Muna pun menekankan bahwa PKH adalah bentuk bantuan dari pemerintah untuk masyarakat miskin, dan distribusinya harus berdasarkan kriteria yang adil dan tepat sasaran.
Ia juga dengan tegas menyatakan bahwa dirinya akan memberhentikan Kepala Desa Napalakura, Sunarti, jika ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatannya dalam praktik korupsi. Ia memastikan bahwa kepemimpinan di desa harus bersih, jujur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya tidak main-main dengan integritas. Kalau ada bukti kepala desa menyalahgunakan wewenang, maka akan langsung saya proses dan copot dari jabatannya,” tegas Bachrun.
Bachrun tak lupa mengajak masyarakat untuk tetap berpikir jernih dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum tentu benar. Ia berharap warga Napalakura dapat kembali bersatu demi masa depan desa yang lebih baik. Karena membangun desa membutuhkan kontribusi semua pihak, tanpa terkecuali. Dengan menjaga harmoni sosial, maka berbagai program pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Lebih baik fokus pada kerja nyata. Desa Napalakura ini sudah punya nama baik di tingkat nasional, jangan sampai rusak hanya karena ulah segelintir orang yang belum bisa menerima perbedaan,” tutupnya.
Laporan : Arto Rasyid
Editor : Gugus Suryaman
