Sebut Rapat Gabungan Komisi Desa Napalakura Sandiwara Menyulut Emosi Anggota Dewan Lainnya. Rapat gabungan Komisi I dan III DPRD Kabupaten Muna yang baru saja digelar pada Selasa, 15 April 2025, berubah dari ajang diskusi menjadi pertunjukan konflik internal. Pemicunya? Ucapan pedas dari anggota Komisi I, Nurnia, yang menyebut forum resmi tersebut hanyalah “sandiwara”. Pernyataan itu meledak bagai petasan di ruang sidang. Rapat yang seharusnya jadi ruang penyelesaian masalah terkait sejumlah polemik internal warga di Desa Napalakura itu justru berubah menjadi panggung panas.
Baca Juga : PKH di Napalakura Dipolitisasi? Bupati Muna Luruskan Isu
Sebut Rapat Gabungan Komisi Desa Napalakura Sandiwara Menyulut Emosi Anggota Dewan Lainnya: Terkesan Memprovokasi
Pernyataan dari politisi PKS itu sontak menyulut emosi anggota dewan lainnya, termasuk Ketua DPRD Muna, Muhammad Rahim, yang secara terbuka menunjukkan kekesalannya di dalam forum. Pasalnya, pernyataan Nurnia dianggap memperkeruh suasana dan terkesan memprovokasi warga tanpa dasar hukum yang kuat. Sehingga rapat yang semula serius dan terfokus pada pencarian solusi justru berubah menjadi adu pendapat antar wakil rakyat.
“Saya ini lagi bicara jangan dulu dipotong! Kalau begitu, silakan saja teman-teman yang pimpin rapat ini!” bentaknya lantang di depan forum.
Konflik Warga Jangan Sampai Ditumpangi Kepentingan?
Reaksi keras juga datang dari sejumlah anggota dewan lainnya yang merasa dilecehkan secara tidak langsung oleh pernyataan Nurnia. Termaksud anggota Komisi I, Irwan yang menyayangkan sikap rekannya itu. Menurutnya, jika rapat ini dianggap sebagai sandiwara, maka seharusnya tak perlu dihadiri. Ia juga memperingatkan agar konflik warga jangan sampai ditunggangi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Artinya kita ini mewakili kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada yang tumpangi ini pergerakan, itu yang jadi masalah,” ucapnya dengan tegas.
Kepala Desa Jabatan Politik
Akar permasalahan sebenarnya cukup klasik, yakni perbedaan pendapat. Nurnia datang membawa aspirasi segelintir warga yang menuntut Kepala Desa Napalakura, Sunarti, untuk segera diberhentikan. Ia menilai banyak penyimpangan yang terjadi, meski belum ada bukti kuat secara hukum.
Namun, Asisten I Setda Muna, Muhammad Safei, dengan tegas menyatakan bahwa pemecatan kepala desa tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Itu jabatan politik. Ada prosedur dan mekanisme hukum yang harus dilalui,” jelasnya.
Sementara itu, rapat yang dihadiri oleh anggota Komisi I dan III, Asisten I Setda Muna, Kepala Dinas Sosial, Kepala Desa Napalakura, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan kelompok warga yang protes ini, pada akhirnya tetap menghasilkan lima poin rekomendasi.
Baca Juga : Kades Napalakura Diserang Isu Lama Diduga Ulah Rivalitas Politiknya
Pertama, Pengembalian 17 nama penerima manfaat PKH yang sempat dihapus dari DTKS, kedua, Pelaksanaan audit terbuka terhadap dana desa untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan.
Ketiga, Mencabut laporan polisi dari kepala desa terhadap warga yang merusak balai desa. Membuka kembali segel balai desa oleh warga sebagai bentuk rekonsiliasi dan normalisasi pelayanan publik, serta memperkerjakan kembali perangkat desa yang sebelumnya dipecat.
Meski solusi telah ditawarkan, sekelompok warga masih merasa tidak puas. Mereka tetap melanjutkan demonstrasi di depan Kantor DPRD Muna sebagai bentuk kekecewaan terhadap hasil rapat.
Laporan : Arto Rasyid
Editor : Gugus Suryaman
