Muna

Sekolah Rakyat Bakal Dibangun Pemkab Muna Sediakan Lahan 8 Hektare

Sekolah Rakyat Bakal Dibangun Pemkab Muna Sediakan Lahan 8 Hektare. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Muna Barat (Mubar) menunjukkan komitmen serius dalam mendukung program prioritas nasional. Terbukti Kedua daerah ini yang hanya terpisah secara administrasi menjadi bagian dari tujuh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang ikut serta dalam kegiatan “Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi” yang digelar pada Selasa, 22 April 2025.

Baca Juga : Dugaan Teror Kotoran Sapi Jadi Motif Lawan Politik Gagalkan Jalannya Pemerintah Desa Napalakura?

Sekolah Rakyat Bakal Dibangun Pemkab Muna Sediakan Lahan 8 Hektare: Target Tahun Ajaran 2026

Sekolah Rakyat merupakan salah satu dari delapan program prioritas nasional (Asta Cita) Presiden, Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini akan resmi diluncurkan pada tahun ajaran baru 2025/2026, dan Kabupaten Muna dijadwalkan masuk pada tahap kedua di tahun 2026.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Muna pun telah mengajukan lahan kosong seluas delapan hektare di kawasan Kecamatan Motewe. Lokasi ini merupakan bagian dari master plan pengembangan Kota Baru Muna yang digagas di masa pemerintahan mantan Bupati Rusman Emba.

Siapkan Lahan Strategis Berstatus Clear and Clean

Sekolah Rakyat Bakal Dibangun Pemkab Muna Sediakan Lahan 8 Hektare
Pemkab Muna saat mengikuti desk sekolah rakyat bersama pemerintah daerah lainnya.

Bupati Muna, Drs. H. Bachrun, M.Si, melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ahmad Yani Biku menerangkan, bahwa lahan tersebut bersertifikat dan berstatus “clear and clean”. Pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan, termasuk perizinan, serta analisis lingkungan. Sedangkan anggaran pembangunan berasal dari pusat melalui Kementerian Sosial.

“Lahan ini aman secara administratif dan bebas dari sengketa. Saat kami tinjau lokasi didalamnya tidak ada pemukiman warga, hanya sebagian kecil dipakai untuk berkebun,” jelas Yani.

Pemerintah daerah juga berharap pembangunan sekolah rakyat ini tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat, seperti halnya saat pembangunan rumah susun ASN yang dapat diterima dan berjalan lancar.

Program Sekolah Rakyat Seleras dengan Visi Misi Bupati Muna

Selain itu, selaku pemerintah daerah tentunya sangat menyambut baik dengan adanya program sekolah rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN). Menurut Yani, program transformasi sosial telah tertuang baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, RPJP Provinsi, maupun RPJP Daerah ini, selaras dengan visi misi Bupati Muna, Drs. H. Bachrun, M.Si, salah satunya yakni transformasi sosial bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Baca Juga : Sebut Rapat Gabungan Komisi Desa Napalakura Sandiwara Menyulut Emosi Anggota Dewan Lainnya

“Sekolah rakyat ini pendidikannya dipaketkan dari tingkat SD hingga SMA, lengkap dengan fasilitas asrama bagi siswa. Begitu juga rekrutmen tenaga pengajar dilakukan atas koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian. Pengelolaannya secara profesional dan dan kita harus sambut baik untuk kepentingan masyarakat khususnya kategori miskin,” tutupnya.

Diikuti Lebih dari 300 Perwakilan Pemerintah dari Berbagai Daerah

Diketahui, deks sekolah rakyat yang digelar sejak 17 April 2025 di Gedung Konvensi Kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, diikuti lebih dari 300 perwakilan pemerintah provinsi, daerah dan kota dari berbagai daerah di wilayah Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan daerah dari aspek legalitas lahan hingga ketersediaan infrastruktur pendukung.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, Kemendagri, serta Kemensos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dimulai tahun ini di 200 titik lokasi di seluruh Indonesia.

“Tahun ini mulai pembangunan di 200 titik, termasuk di kabupaten dan provinsi. Negara akan membangun gedungnya. Program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk masyarakat,” ujar Gus Ipul dalam pernyataan seperti dikutip dari media online detiknews.

Laporan : Arto Rasyid
Editor : Gugus Suryaman

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button